.webp)
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut, besarnya populasi industri kecil dan menengah (IKM) merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menopang struktur industri nasional. Sebanyak 4,43 juta unit usaha sektor IKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri skala menengah.
Oleh karenanya, pihaknya menyatakan, akan fokus mendorong IKM agar naik kelas dan mampu memperluas pasar hingga ke tingkat global. Langkah tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembinaan terhadap IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk membuka peluang ekspor.
"Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan kemajuan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan sekaligus membuka kesempatan yang jauh lebih besar bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen lintas negara. Hambatan berupa skala usaha maupun jarak geografis semakin dapat diatasi melalui perdagangan elektronik dan berbagai platform digital.
Bahkan, menurutnya, keberadaan produk-produk IKM Indonesia di pasar internasional memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar aktivitas perdagangan. Produk khas Indonesia yang masuk ke berbagai negara sekaligus dapat menjadi medium untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.
"Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global," ujarnya.
Selain memperluas orientasi ekspor, Sarmuji meminta agar program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang semakin konkret. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana intervensi pemerintah mampu mendorong pelaku industri meningkatkan skala usahanya.
"Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya," tegas Sarmuji.
Pendekatan tersebut, katanya, penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan atau fasilitasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan usaha setelah intervensi diberikan, termasuk peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan pelaku usaha masuk ke dalam rantai pasok industri.
Sarmuji juga mengarahkan agar pembinaan dilakukan secara lebih terfokus dengan mengidentifikasi industri yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Potensi tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian meskipun berada pada skala industri kecil dan menengah.
"Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi," katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, pengembangan IKM masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi.
Tantangan tersebut mencakup pembiayaan dan permodalan, adopsi teknologi dan literasi digital, SDM industri, rantai pasok dan kemitraan, inovasi dan desain, ketersediaan bahan baku, persaingan global dan akses pasar, serta standardisasi. Di sisi pasar, IKM antara lain menghadapi produk impor murah serta keterbatasan akses untuk menembus pasar ekspor.
"Untuk menciptakan daya saing bisnis yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Pembinaan perlu mencakup hilirisasi komoditas unggulan, adopsi teknologi dan inovasi produk, serta peningkatan kapasitas modal dan SDM," ujar Reni.
Oleh karena itu, Ditjen IKMA menjalankan program peningkatan daya saing melalui berbagai instrumen, mulai dari akses pembiayaan, akses sumber bahan baku, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan.
Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai pasok IKM dengan industri besar atau sektor ekonomi lainnya, serta meningkatkan penetrasi produk IKM ke pasar ekspor.
