30 Small October Popular Preparing To Blogs Refurbishment Guidance

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melontarkan kritik terhadap pemerintah Singapura terkait penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia mempertanyakan langkah Singapura yang berencana mengirimkan surat peringatan kepada sejumlah perusahaan di Indonesia dan meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pemberian peringatan.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (20/10/2026), Lutfi menilai persoalan kabut asap lintas batas perlu dilihat lebih luas, termasuk hubungan bisnis perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan kelompok usaha yang memiliki kantor pusat atau tercatat di bursa Singapura.

Lutfi menyoroti rencana pemerintah Singapura mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait kabut asap. Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah Singapura akan memeriksa perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan perkebunan di Indonesia, tetapi menjalankan sebagian fungsi korporasi atau pengelolaan modal dari Singapura.

"Pemerintah Singapura mengumumkan akan mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait kabut asap. Tetapi apakah pemerintah Singapura hanya berani menulis surat untuk menyenangkan pemilih dan donatur mereka?" kata Lutfi.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu yang menyampaikan nama-nama perusahaan terkait persoalan kabut asap tersebut.

Menurut Lutfi, empat dari tujuh perusahaan yang disebutkan merupakan pemasok bagi kelompok usaha besar yang memiliki perusahaan induk dan tercatat di bursa Singapura. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan laporan Greenpeace Oktober 2026 mengenai kelompok usaha sawit yang disebut memiliki titik api.

Meski demikian, klaim mengenai hubungan pemasok, kepemilikan perusahaan, dan keterkaitan masing-masing perusahaan dengan kebakaran perlu diverifikasi melalui data perusahaan serta hasil penyelidikan otoritas terkait.

Dalam videonya, Lutfi menyebut First Resources dan Bumitama Agri sebagai contoh perusahaan sawit yang berkantor pusat di Singapura dan memiliki kegiatan usaha di Indonesia.

Ia mempertanyakan model bisnis yang menempatkan perkebunan dan kegiatan operasional di Indonesia, sementara kantor pusat, pengambilan keputusan, serta pengelolaan modal berada di negara lain.

"Jadi yang mereka jual adalah apa yang tidak butuh tanah. Menjadi kantor pusat korporasi, modal, dan hanya tempat pengambilan keputusan atau yang mereka sebut dengan headquarter status," ujarnya.

Lutfi menilai struktur bisnis lintas negara tersebut perlu diperhatikan ketika muncul persoalan lingkungan. Menurut dia, negara tempat perkebunan beroperasi menanggung dampak kegiatan usaha, sementara sebagian keuntungan dan pengelolaan kekayaan berpotensi berada di luar negeri.

Ia juga menyinggung insentif pajak Singapura bagi perusahaan yang menjalankan fungsi kantor pusat dan perdagangan global. Menurut Lutfi, insentif tersebut perlu dilihat bersama dengan persyaratan keberadaan kegiatan bisnis dan operasional yang nyata.

Namun, kantor pusat di Singapura atau pencatatan saham di bursa negara tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran di Indonesia. Keterkaitan setiap perusahaan dengan titik api perlu ditentukan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.

Selain masalah kabut asap, Lutfi menyoroti struktur perusahaan yang menurutnya berpotensi memengaruhi pencatatan keuntungan dan pembayaran pajak.

Ia menggambarkan pola bisnis ketika pengusaha memperoleh pembiayaan dari bank di Indonesia untuk membangun perkebunan, kemudian membentuk perusahaan induk di Singapura setelah kegiatan usaha berkembang. Ia juga menyinggung pencatatan saham di Singapura dan penempatan kekayaan melalui family office, yakni pengelola aset individu atau keluarga dengan kekayaan besar.

"Bagaimana cara para taipan sawit ini beroperasi? Mereka meminjam uang triliunan dari bank di dalam negeri Indonesia untuk membangun perkebunan raksasa di tanah Indonesia," kata Lutfi.

Ia kemudian mengaitkan struktur bisnis tersebut dengan transfer pricing atau penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

"Jadi, transfer pricing adalah barang mentahnya dijual terlebih dahulu dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura supaya nilai keuntungannya digeser ke luar negeri, didesain supaya tax effective, membayar pajak penghasilannya seminimal mungkin di Indonesia," ujarnya.

Dalam praktik bisnis internasional, transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini tidak otomatis melanggar hukum. Persoalan dapat timbul apabila harga transaksi tidak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak semestinya.

Karena itu, dugaan pengalihan keuntungan yang disampaikan Lutfi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan transaksi, struktur kepemilikan, laporan keuangan, dan kepatuhan pajak perusahaan terkait.

Lutfi mengkritik kondisi yang menurutnya membuat Indonesia menanggung dampak lingkungan, sedangkan sebagian keuntungan dari kegiatan usaha berpotensi dikelola di luar negeri.

"Indonesia yang kebagian asap, rusak lingkungan, dan buruk namanya, sementara Singapura yang mengantongi keuntungannya," kata Lutfi.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Lutfi. Transkrip videonya tidak menyertakan perhitungan mengenai nilai keuntungan yang dialihkan ataupun besaran potensi pajak yang hilang.

Lutfi juga mempertanyakan penerapan Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act yang berlaku di Singapura. Ia meminta pemerintah negara tersebut tidak hanya mengirim surat peringatan ke Indonesia, tetapi juga memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dan berada dalam jangkauan hukum Singapura.

"Jangan hanya menulis surat. Jangan hanya mengirim peringatan ke Jakarta. Geledah kantor mereka di Singapura menggunakan hukum Singapura," ujar Lutfi.

Ia menilai penegakan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan besar dan pengusaha bermodal besar.

"Kalau mau tegas, jangan hanya tegas kepada orang kecil, tapi tegas kepada semua orang," katanya.

Surat peringatan atau pemberitahuan tindakan pencegahan tidak sama dengan putusan pidana. Penetapan tanggung jawab perusahaan tetap memerlukan bukti serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir videonya, Lutfi juga menyampaikan pesan kepada pengusaha Indonesia yang menurutnya lebih memercayai pemerintah Singapura dibandingkan negara sendiri. Ia menegaskan akan terus mengangkat persoalan tersebut dan meminta pemerintah Singapura membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum.

"Bersiaplah karena saya belum selesai. Kalau pemerintah Singapura mau ikut menari melindungi kepentingan bisnis ini, saya akan putar terus urusan ini sampai mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Lihat saja nanti," ujar Lutfi.

Kritik Lutfi menempatkan persoalan kabut asap dalam konteks yang lebih luas, yakni pertanggungjawaban lingkungan, transparansi struktur bisnis lintas negara, dan kepatuhan pajak. Meski demikian, dugaan keterlibatan perusahaan tertentu dalam kebakaran maupun pelanggaran pajak perlu ditentukan melalui bukti dan hasil pemeriksaan otoritas terkait.