33 Pink Home Yet Here S Idea Into

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menegaskan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi internasional tersebut tetap relevan menghadapi tantangan dunia modern. Menurutnya, negara-negara berkembang harus memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan global.

Arrmanatha menilai arsitektur multilateralisme yang dibangun setelah Perang Dunia II perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pasalnya, tantangan yang dihadapi dunia saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, pandemi, kecerdasan buatan (AI), perkembangan teknologi, hingga ancaman keamanan baru.

"Kita tidak bisa menjawab pertanyaan abad ke-21 dengan cetak biru abad ke-20," kata Arrmanatha dalam pidatonya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia menekankan, reformasi PBB bukan sekadar pilihan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut, melainkan kebutuhan agar PBB mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

"Reformasi bukan lagi sekadar sesuatu yang diinginkan. Reformasi sudah menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.

Negara Berkembang Perlu Ruang Lebih Besar

Arrmanatha mengatakan Indonesia telah lama mendorong pembentukan tatanan dunia yang memberikan ruang bagi seluruh negara untuk berpartisipasi secara setara.

Semangat tersebut, menurutnya, sejalan dengan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 yang memperkuat keyakinan bahwa tatanan dunia harus menjadi milik semua bangsa.

Dia menilai sistem internasional harus memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara berkembang untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya.

"Negara-negara berkembang membutuhkan suara yang lebih kuat. Sistem internasional harus adil," tegasnya.

Menurut Arrmanatha, prinsip-prinsip Piagam PBB harus tetap dipertahankan. Namun, institusi yang dibangun berdasarkan prinsip tersebut perlu berkembang agar mampu menjawab kebutuhan negara-negara anggotanya.

Dia menekankan reformasi tidak berarti mengubah seluruh fondasi organisasi internasional tersebut. Sebaliknya, perubahan diperlukan agar PBB semakin inklusif dalam mengambil keputusan, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan efektif dalam menghasilkan solusi.

"Reformasi bukanlah kemewahan. Reformasi adalah harga yang harus dibayar agar tetap relevan," ujarnya.

Arrmanatha juga menyoroti menyempitnya ruang dialog multilateral ketika dunia justru semakin membutuhkan kerja sama internasional.

Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan global sendirian, terlepas dari besarnya kekuatan yang dimiliki.

Karena itu, Indonesia memandang multilateralisme bukan sebagai pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama.

Arrmanatha turut mengapresiasi kepemimpinan Sekjen PBB dan inisiatif reformasi yang tengah dijalankan untuk meningkatkan relevansi, kredibilitas, serta efektivitas organisasi tersebut.

Dia berharap PBB tetap menjadi wadah bagi seluruh negara untuk bekerja sama menghadapi tantangan masa kini sekaligus mempersiapkan masa depan.

"Pertanyaannya bukan apakah dunia masih membutuhkan PBB. Pertanyaannya adalah apakah PBB siap menghadapi dunia yang kita tinggali saat ini dan dunia yang harus kita bangun untuk masa depan," kata Arrmanatha.