.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menurunkan angka keadaan lapar siswa yang berangkat ke sekolah. Penurunan terjadi dari 56 persen menjadi 16 persen.
"Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, turun 50 persen menjadi 16 persen," kata Sudaryono, dikutip dari laman resmi BGN, Jumat (16/10/2026).
"Kami berharap angka ini bisa terus turun hingga nol, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono mengatakan bahwa MBG juga menunjukkan dampak positif terhadap pola konsumsi pangan peserta didik, terutama dalam pemenuhan protein hewani serta konsumsi buah dan sayur.
Tingkat Konsumsi Protein Hewani pada Siswa Meningkat
BGN mengklaim bahwa data yang mereka miliki menunjukkan adanya peningkatan konsumsi protein hewani pada siswa. Peningkatan terjadi dari 26 persen sebelum program menjadi 84 persen setelah program berjalan.
Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi protein hewani penting bagi anak-anak usia sekolah. Protein hewani, seperti telur, ikan, ayam, dan daging, merupakan bagian dari asupan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Peningkatan juga terjadi pada pola konsumsi buah dan sayur. Data BGN menyebutkan tingkat konsumsi buah dan sayur yang sebelumnya berada di angka 65 persen meningkat menjadi 90 persen setelah pelaksanaan MBG.
"Jadi, konsumsi protein hewani anak-anak kita meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Masih ada 16 persen anak-anak yang wilayahnya belum tersentuh MBG. Ini menjadi tanggung jawab kami agar mereka sesegera mungkin mendapatkan haknya, yaitu makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing," paparnya.
PR Besar BGN dan Program MBG
Meski data BGN menunjukkan dampak positif, angka keracunan terkait menu MBG masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat ada 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi, sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sampai pertengahan Agustus 2026.
Angka ini terus bertambah karena pada September 2026, kasus dugaan keracunan menyebabkan lebih dari 1.600 korban. Kemudian, sejak awal Oktober, belasan korban dilaporkan terkait dugaan keracunan MBG.
Pada 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa keracunan terjadi karena adanya kontaminasi bakteri, termasuk Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus. Sementara Kementerian Kesehatan mengaitkan berbagai kejadian dengan kontaminasi akibat persoalan sanitasi dapur, demikian dilansir Transparency International.
BGN telah merespons kejadian ini, antara lain dengan mencopot kepala SPPG, men-suspend SPPG, dan langkah administratif lainnya. Dalam sebuah kesempatan, Kepala BGN mengatakan tidak akan mentoleransi adanya kelalaian dalam pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, BGN masih terus membangun dapur MBG di sejumlah daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Terbaru, 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
"Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar di Provinsi Aceh," ungkap Sudaryono.
Sementara itu, pada 2026, BGN memiliki anggaran Rp 229 triliun dengan target 33.000 dapur dan hampir 60 juta penerima manfaat.
