.webp)
Presiden Bolivia Rodrigo Paz menetapkan status darurat nasional setelah gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan melumpuhkan aktivitas di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut memberi kewenangan kepada militer untuk membantu membuka blokade jalan yang mengganggu distribusi makanan dan bahan bakar.
Dilansir Al Jazeera, Minggu (21/6/2026), para demonstran membangun barikade di sejumlah jalan utama sehingga ibu kota administratif La Paz praktis terisolasi. Mereka mendesak Presiden Rodrigo Paz mundur setelah kebijakan penghematan pemerintah dinilai memukul perekonomian selama sekitar 50 hari terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu (20/6), Paz menegaskan aksi blokade telah melampaui bentuk protes sosial dan berubah menjadi upaya terorganisasi untuk mengganggu stabilitas negara.
"Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat," kata Paz.
Presiden menjelaskan bahwa status darurat bertujuan menjamin kelancaran distribusi bahan bakar yang selama ini terhambat akibat penutupan jalan oleh para demonstran. Blokade tersebut menyebabkan truk tangki tidak dapat mencapai berbagai daerah.
Berdasarkan pernyataan pemerintah, status darurat berlaku selama 90 hari. Namun, pemerintah dapat mencabutnya lebih awal apabila situasi keamanan kembali kondusif dan ancaman terhadap masyarakat berakhir.
Dalam dekrit tersebut, pemerintah melarang setiap tindakan memblokir jalan, jalur transportasi, maupun jalan raya yang dapat menghambat mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.
Pemerintah juga memerintahkan angkatan bersenjata untuk sementara membantu kepolisian dalam memulihkan ketertiban, membuka kembali akses jalan, serta melindungi masyarakat.
Protes Picu Korban Jiwa dan Lumpuhkan Aktivitas
Gelombang demonstrasi telah berlangsung selama lima pekan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penghematan pemerintah. Salah satu kebijakan yang memicu protes ialah pencabutan subsidi bahan bakar.
Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan polisi antihuru-hara. Berdasarkan data pemerintah, bentrokan mengakibatkan 365 orang ditangkap dan 37 orang mengalami luka-luka.
Kantor Ombudsman Bolivia bersama organisasi hak asasi manusia menyebut sedikitnya 17 orang meninggal dunia selama krisis berlangsung. Sebagian besar korban dikaitkan dengan terganggunya layanan kesehatan akibat terhambatnya transportasi.
Dampak demonstrasi juga dirasakan di berbagai sektor. Banyak pelaku usaha menghentikan operasional, rak-rak supermarket dilaporkan kosong, sementara sejumlah rumah sakit mengalami kekurangan pasokan oksigen.
Di tengah situasi tersebut, beberapa kelompok masyarakat mendesak pemerintah segera memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(rdp/sud)
