United Nations Children's Fund (UNICEF) rilis laporan global Children's Climate Risk Report 2026. Dalam laporan tersebut tercatat hampir 1,1 miliar anak di seluruh dunia terpapar risiko tinggi akibat krisis iklim.
Education & Climate Lead Global Program Division UNICEF Amy Wickham merinci berbagai bencana iklim yang dirasakan anak-anak. Sebanyak 2 miliar anak tinggal di daerah dengan kualitas udara yang buruk, sekitar 1,8 miliar anak terpapar kekeringan, sedangkan 1,2 miliar lainnya terpapar panas ekstrem.
"Dari anak-anak yang terpapar semua bahaya tunggal, ada 1,1 miliar anak yang terpapar setidaknya tiga bahaya iklim sekaligus," kata Wickham di acara 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wickham menyebut angka ini menjadi tanda bila ancaman bahaya iklim yang tumpang tindih sangat masif. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan anak-anak.
"Status saat ini menyatakan bahwa anak-anak masih sangat terdampak oleh perubahan iklim dan paparan mereka terhadap bahaya iklim saling tumpang tindih," sambungnya.
Global Child Hazard Database
Melihat kondisi ini, UNICEF menilai perlu adanya visualisasi data dan advokasi berbasis bukti nyata. Untuk itu, mereka menghadirkan Global Child Hazard Database.
Global Child Hazard Database bertujuan untuk memetakan berbagai bahaya iklim dan lingkungan dengan menempatkan persepektif pada kebutuhan anak-anak. Basis data ini melihat langsung bagaimana ancaman alam memengaruhi tumbuh kembang, kesehatan, hingga akses anak ke fasilitas dasar seperti sekolah dan layanan sosial.
"Kami melakukan penguraian dan penyempurnaan lebih lanjut untuk konteks PAUD. PAUD menjadi kategori yang paling rentan," paparnya.
Data yang disajikan dalam Global Child Hazard Database mencakup skala global dengan resolusi tinggi yang terstandarisasi. Platform ini terbuka dan dapat diakses secara publik secara daring melalui tautan https://gchd.unicef.org/.
Wickham menyebut, pemerintah, organisasi, dan mitra global bisa menggunakan data ini untuk menghadirkan aksi nyata. Terutama dalam mengidentifikasi wilayah dengan risiko terpapar bencana iklim tertinggi.
Dengan begitu, pembiayaan dan kebijakan perlindungan iklim dapat difokuskan untuk memperkuat sistem kesehatan, nutrisi, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai kategori anak-anak yang paling rentan.
Penguatan PAUD yang Perlu Responsif pada Perubahan Iklim
Hadir di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti membenarkan bila perlu ada penguatan sistem PAUD yang disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan perubahan iklim dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, setiap anak bisa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Dalam konteks Indonesia, Suharti mengatakan pihaknya terus membangun fondasi yang kuat bagi pendidikan anak melalui sejumlah inisiatif kebijakan, termasuk pelaksanaan wajib pendidikan prasekolah selama satu tahun sebagai bagian dari prioritas wajib belajar (wajar) 13 tahun.
Kemendikdasmen, lanjutnya, juga menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan, termasuk bagi PAUD guna memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai. Di bidang pembiayaan, Kemendikdasmen juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak pada jenjang PAUD.






























































