.webp)
Sekelompok warga di Jepang menuntut pemerintah dan meminta kompensasi atas kerugian mereka dan anggota keluarga lainnya terkait vaksin COVID-19. Mereka merasa dirugikan karena minimnya informasi tentang efek samping dari vaksin tersebut.
Mereka mengajukan tuntutan ke Pengadilan Distrik Tokyo pada hari Rabu (17/4/2024). Kelompok yang terdiri dari 13 penggugat tersebut mencakup anggota keluarga dari delapan orang yang meninggal dunia setelah menerima vaksin COVID-19.
Dikutip dari lembaga penyiar Jepang, NHK, sekitar lima orang di antaranya juga mengaku mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan akibat vaksin tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para penggugat mengungkapkan pemerintah mempromosikan soal vaksinasi melalui berbagai media. Tetapi, mereka tidak mempublikasi efek samping yang dilaporkan oleh institusi medis.
Jepang memiliki program bantuan berdasarkan Undang-Undang Imunisasi bagi orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan setelah menerima vaksin COVID-19. Nantinya, pemerintah akan menanggung biaya pengobatan jika gangguan kesehatan yang dialami merupakan sebab akibat dari vaksinasi.
Jika terjadi kematian, pemerintah Jepang juga akan memberikan kompensasi berupa uang tunai.
Menurut laporan, delapan orang yang meninggal dan lima orang yang mengalami efek samping telah memenuhi syarat untuk menerima kompensasi dari program bantuan. Namun, mereka mengklaim bahwa pemerintah gagal mengambil tindakan yang memadai untuk memberikan kompensasi dan bantuan tersebut.
NHK melaporkan, kompensasi yang diminta para penggugat berjumlah sekitar 91 juta yen atau sekitar 9,5 miliar rupiah.
Salah satu penggugat, Kawano Akiko, ikut dalam tuntutan ini untuk meminta tindakan atas meninggalnya suaminya dua hari setelah vaksinasi. Ia mengatakan bahwa pemerintah mengabaikan efek samping yang ditimbulkan vaksin dan gagal memberitahu masyarakat tentang risikonya.
Dia menambahkan media juga gagal meliput masalah ini dan membuat kerugian yang ditimbulkan tampak tidak signifikan. Kawano mengatakan suaminya pasti putus asa dan dia ingin pemerintah mengambil tanggung jawab.
Namun, Kementerian Kesehatan menolak berkomentar dan mengatakan pihaknya belum menerima pengaduan tersebut.
