Cape Cod Charm Living Space Updating Your Living Barnstable Want

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan rencana pemanfaatan dua aset yang dihibahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu aset yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat, akan dimanfaatkan sebagai pos pemadam kebakaran.

“Di Kemayoran, luas tanahnya 234 meter persegi, nilainya Rp 5,36 miliar. Maka, sudah kita putuskan akan gunakan aset itu untuk posko pemadam kebakaran. Jadi yang untuk di Kemayoran sekali lagi, sudah diputuskan untuk pos pemadam kebakaran karena memang dibutuhkan untuk itu,” jelas Pramono di Aula Balaikota, Selasa (20/10/2026).

Hibah tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-199/MK.6/KN.04/2026 tanggal 6 Agustus 2026 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-202/MK.6/KN.04/2026 tanggal 22 Agustus 2026 tentang persetujuan hibah Barang Milik Negara dari barang rampasan negara kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani berita acara serah terima hibah dari KPK berupa dua aset tanah dan bangunan. Kedua aset tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

“Pertama ada di Tebet, yang kedua di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi yang satu ada di Jakarta Selatan, yang satu ada di Jakarta Pusat,” terang Pramono.

Sebelumnya, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto menjelaskan, penandatanganan berita acara serah terima hibah barang rampasan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di KPK.

Mungki menjelaskan, barang rampasan negara dapat diselesaikan melalui penjualan lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHAP. Namun, pemerintah juga menyediakan mekanisme penyelesaian untuk barang rampasan yang tidak laku dilelang atau dibutuhkan bagi kepentingan pemerintahan.

“Jadi di dalam PMK tersebut dimungkinkan bahwa barang rampasan hasil dari tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani oleh KPK dapat dilakukan pengelolaan salah satunya melalui hibah yang dilaksanakan pada hari ini,” kata Mungki.

Ia menerangkan, mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

KPK merinci dua aset tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Aset di Kemayoran, Jakarta Pusat

Tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Bendungan Jago RT 12 RW 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luas tanah mencapai 234 meter persegi dan luas bangunan 236 meter persegi, dengan nilai aset sebesar Rp5.350.341.000.

2. Aset di Tebet, Jakarta Selatan

Tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Hj. Ramli Nomor 15 RT 01 RW 015, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Luas tanah mencapai 250 meter persegi dan luas bangunan 59,4 meter persegi, dengan total nilai aset sebesar Rp 4.296.011.000.

KPK berharap hibah kedua aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.