The 11 Best Worth Available A Ranking Each Everyone

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia berencana membawa polemik dugaan pasal 'selundupan', dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden ke rapat evaluasi Komisi II DPR.

Doli mengatakan, pembahasan tersebut akan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu. Terlebih, Komisi II DPR saat ini telah membentuk panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Pemilu.

“Dalam konteks kami, saya akan bahas ini nanti di Komisi II pada saat evaluasi,” kata Doli saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2026).

Mantan Ketua Komisi II DPR periode 2019-2024 itu menjelaskan, polemik tersebut awalnya ingin dijadikan bahan evaluasi internal. Namun, dia merasa perlu memberikan penjelasan setelah muncul tudingan yang mengaitkan tanggung jawab atas pasal tersebut dengan Komisi II DPR periode sebelumnya.

Menurut Doli, polemik tersebut dapat dibahas melalui RDP khusus. Jika tidak, pembahasan bisa dilakukan dalam RDP Komisi II DPR, termasuk saat Panja revisi Undang-Undang Pemilu mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau memang ini perlu digelar RDP khusus masalah akan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, ya nanti kami menggunakan fasilitas pada saat RDP Komisi II, apalagi Panja Undang-Undang Pemilu pada saat mengundang KPU,” jelasnya.

Doli juga menegaskan, ketentuan yang mengatur pengecualian dokumen ijazah sekolah menengah atas (SMA) bagi bakal calon presiden dan wakil presiden tertentu itu tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR pada 2023.

Dia mengaku terkejut ketika muncul tudingan adanya pasal 'selundupan'. Saat itu, Doli mengaku berinisiatif meminta sekretariat dan tenaga ahli Komisi II DPR untuk memeriksa apakah ketentuan tersebut pernah dibahas.

"Begitu muncul diksi itu, saya sebagai Ketua Komisi 2 pada saat itu, ya agak kaget ya, kok bisa disebut ada pasal penyelundupan. Maka saya waktu itu berinisiatif mencari tahu pada sekretariat dan tenaga ahli Komisi 2 pada saat itu. Saya minta waktu itu tolong dicek, betul apa tidak," tuturnya.

"Dan memang kesimpulannya pada saat itu tidak pernah dibahas, ya, tidak pernah dibahas," sambung Doli.

Polemik dugaan pasal 'selundupan' bermula dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan tersebut mengecualikan kewajiban menyerahkan bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki dokumen tersebut, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan ini menjadi sorotan karena dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pasal tersebut dipersoalkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang menilai aturan itu memungkinkan persyaratan pendidikan Gibran dipenuhi tanpa bukti kelulusan SMA dari sekolah luar negeri.

Kuasa hukum Denny, Bambang Widjojanto, juga mempersoalkan proses kemunculan ketentuan tersebut. Mereka menduga pasal itu disisipkan dalam proses penyusunan PKPU untuk mempermudah pencalonan Gibran. Tuduhan tersebut merupakan dalil pihak pemohon yang masih menjadi bagian dari polemik.

Secara normatif, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Ketentuan itu juga tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Perdebatan kemudian mengarah pada apakah pengecualian dokumen dalam Pasal 18 ayat (3) dapat diterapkan tanpa mengabaikan persyaratan pendidikan tersebut.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah adanya rekayasa untuk meloloskan calon tertentu. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 1 Oktober 2026, Hasyim menyatakan ketentuan tersebut muncul berdasarkan masukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain terkait banyaknya pemohon penyetaraan pendidikan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Ia menegaskan tidak ada motif untuk memudahkan seseorang dalam pencalonan.

Polemik kembali mengemuka pada Oktober 2026 ketika Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengadukan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mereka menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelengkapan dokumen pendidikan, melainkan juga dugaan penyelundupan norma dalam proses penyusunan peraturan.