Video Marketing Insights Media Ctv Build A Stronger Personally Interesting

LOMBOK BARAT, iNews.id - Identitas kependudukan tidak hanya menjadi urusan administratif bagi daerah. Di Lombok Barat, kepemilikan KTP daerah turut disoroti karena berkaitan dengan kapasitas fiskal, pembangunan, hingga representasi politik masyarakat.

Persoalan itu mencuat setelah DPRD Lombok Barat menemukan masih banyak warga yang tinggal di wilayah tersebut tetapi menggunakan KTP luar daerah. Salah satunya berada di sebuah perumahan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, dengan penghuni disebut mencapai lebih dari 1.000 kepala keluarga.

Baca Juga

Silaturahmi dengan Gubernur, Partai Perindo Siap Berkolaborasi Membangun Perekonomian Gorontalo

Anggota DPRD Lombok Barat Dr Syamsuriansyah menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena jumlah penduduk menjadi salah satu indikator dalam penentuan dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah.

“Itu tidak ber-KTP Lobar. Oleh karena itu saya mengimbau kepada kita semua yang merasa masih ber-KTP di luar Lobar, ayo kita sadar diri, kita introspeksi diri,” kata Syamsuriansyah yang akrab dipanggil Dr Syam, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga

Wujudkan Politik Berdampak, Partai Perindo Sulteng Masifkan Program Pro-Ekonomi hingga Akar Rumput

Menurut Dr Syam, persoalan semakin penting ketika masih terdapat pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang belum memindahkan KTP mereka ke daerah tersebut. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan ajakan kepada masyarakat untuk ber-KTP Lombok Barat.