Wiring A Off Switchable 1 16 Of Neutral Installation Different

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengkaji deregulasi industri telekomunikasi untuk membuka peluang investasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas manfaat internet bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan, pembenahan regulasi diarahkan untuk menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif, sekaligus menghadirkan layanan digital yang lebih terjangkau dan produktif.

“Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat,” ujar Angga Raka Prabowo dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Angga menyebutkan, beban regulasi industri telekomunikasi saat ini mencapai sekitar 13–14 persen dari pendapatan operator. Karena itu, pemerintah tengah mengkaji penurunan beban tersebut dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri dan kepentingan negara.

Pemerintah juga berupaya membuka ruang pertumbuhan industri hingga 5 persen.

“Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

Menurut Angga, penataan regulasi diharapkan memberikan efek berantai, mulai dari peningkatan investasi, perbaikan harga dan kualitas layanan, hingga peningkatan adopsi teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan negara.

Berdasarkan data 2026 yang disampaikan, sekitar 81,7 persen penduduk Indonesia atau 235 juta orang telah terhubung ke internet. Namun, sekitar 2.000 desa dan permukiman masih belum terjangkau jaringan 4G, sedangkan rumah tangga yang berlangganan layanan internet pita lebar tetap (fixed broadband) baru sekitar 21 persen.

Dari sisi keterjangkauan, biaya fixed broadband mencapai 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita. Angka tersebut melampaui acuan keterjangkauan sebesar 2 persen.

Sementara itu, kecepatan internet Indonesia berada pada kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan konektivitas masih perlu diikuti peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan.

Angga menjelaskan, pembenahan regulasi akan mencakup berbagai lapisan ekosistem digital, mulai dari infrastruktur pasif, konektivitas, platform dan komputasi, hingga aplikasi dan layanan.

Pada lapisan infrastruktur pasif, pemerintah mendorong prinsip membangun sekali dan memanfaatkan bersama. Langkah tersebut mencakup penggunaan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah.

"Pada lapisan infrastruktur pasif, kita mendorong prinsip membangun sekali, dimanfaatkan bersama, melalui penggunaan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah," jelasnya.

Pada lapisan konektivitas, pemerintah mengkaji skema kemitraan yang dapat memberikan kepastian permintaan bagi operator. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjadikan pemerintah sebagai penyewa utama untuk kebutuhan internet di sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Pemerintah juga mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis kualitas layanan serta insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk mendorong investasi pada ekosistem digital, pemerintah turut mengkaji fasilitas insentif bagi pusat data, termasuk peluang pengembangan investasi di luar Jawa.

Sementara pada sektor aplikasi dan layanan, pemerintah mempertimbangkan pengembangan regulatory sandbox, penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface/API) terbuka, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan GovTech.

Pemerintah juga menyiapkan pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Penyusunan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui konsultasi publik bersama pelaku industri dan pemangku kepentingan.