.webp)
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat ada sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri sepanjang 2026. Namun, baru 25% lowongan yang berhasil diisi pekerja migran Indonesia.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, angka tersebut berasal dari permintaan tenaga kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk kantor kedutaan besar.
"Tahun 2026 potensi kita 291.000 potensi penempatan 2026 itu berdasarkan job order. Artinya, job order itu adalah peluang pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh perwakilan kita, khususnya KBRI, atase kita yang di luar negeri. Nah, dari 291.000 sekian itu, kita baru mengisi kurang lebih 25%," kata Mukhtarudin di kawasan Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, banyaknya lowongan yang belum terisi disebabkan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan perusahaan di luar negeri. Persoalan ini terjadi pada lulusan SMK hingga perguruan tinggi.
Sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja meliputi perhotelan, kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga transportasi. Peluang kerja tersebut tersebar di sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, kawasan Eropa Timur, dan Timur Tengah.
Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tersebut, pemerintah menyiapkan program pelatihan SMK Go Global. Pemerintah menargetkan 500 ribu calon pekerja migran dapat mengikuti program tersebut yang nantinya dikirim ke luar negeri pada periode 2026-2029.
"Sektor hospitality, kemudian kesehatan, termasuk juga di manufaktur juga besar permintaan, konstruksi, juga transportasi, dan kita semuanya kita ada, jadi palugada, apa lu mau gue ada, kira-kira gitu lah," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian P2MI dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar global.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sarmuji menjelaskan, Kemenperin memiliki ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang lengkap, mulai dari balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas.
Fasilitas tersebut telah memiliki kompetensi khusus serta keterhubungan dengan dunia usaha dan industri sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan pekerja migran sesuai kebutuhan pasar internasional.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, kedua kementerian melakukan pembaruan nota kesepahaman (MoU) guna memperluas cakupan sektor pelatihan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah calon pekerja migran yang memperoleh keterampilan dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri P2MI atas kerja sama yang sudah terbangun selama ini dan akan terus kita kuatkan. Bahkan, kita melakukan adendum MoU karena ingin memperluas kerja sama, meliputi lebih banyak sektor yang dapat kita siapkan melalui balai diklat industri," ungkap Sarmuji.
Kapasitas pelatihan di balai diklat industri Kemenperin mencapai sekitar 11 ribu peserta per tahun. Sementara itu, kerja sama pelatihan dengan KP2MI pada tahun ini mencakup sekitar 1.066 peserta. Dengan kapasitas yang tersedia, jumlah peserta diharapkan meningkat signifikan pada tahun mendatang.
(ily/ara)
