.webp)
Prancis tengah menjadi sorotan dunia usai ratusan ribu orang berdemonstrasi di berbagai kota, termasuk Paris. Mereka mengangkat isu sistem pendidikan hingga tingginya biaya hidup.
Data Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa jumlah demonstran mencapai 550.000 pada Sabtu (17/10/2026). Namun, data serikat pekerja (CGT) mengklaim jumlah pengunjuk rasa mencapai 800.000.
Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai di sejumlah kota yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, guru, hingga serikat pekerja. Sementara di bagian lain, ada kelompok pengunjuk rasa yang menyerang dan membakar gedung bersejarah, menjarah toko-toko, dan bentrok dengan polisi. Situasi ini kemudian menjadi sorotan internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berawal dari Protes Kekurangan Guru dan Fasilitas Buruk di Sekolah
Jauh sebelum Prancis 'membara', aksi protes diawali dengan gerakan di sekolah-sekolah menengah di pinggiran utara Paris sejak September 2026. Para siswa memprotes kekurangan guru dan fasilitas yang buruk.
Gerakan ini kemudian menyebar ke kota lain, termasuk Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, dan Marseille. Puncaknya pada Sabtu (17/10/2026), massa dari kalangan pelajar bertemu dengan serikat pekerja yang menentang kenaikan biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, pendukung gerakan "rompi kuning" yang muncul pada 2018 juga ikut bergabung.
"Gerakan itu didorong oleh tekanan finansial dan rasa tidak puas terhadap 'sistem presidensial Prancis'," kata Emile Chabal, profesor sejarah kontemporer di Universitas Edinburgh, dikutip dari Al Jazeera.
Sejak lama, sekolah telah merasakan sistem pendidikan yang kurang memuaskan. Kondisi ini bertambah buruk di sekolah-sekolah negeri.
Poin-poinnya antara lain:
1. Sistem di SMA mendidik siswa berusia 15 hingga 18 tahun. Para siswa menginginkan kelas yang lebih kecil
2. Para siswa menuntut jumlah guru yang cukup
3. Bangunan yang lebih baik
4. Jadwal yang tidak terlalu padat
5. Sistem yang digunakan lulusan sekolah menengah untuk mendaftar ke pendidikan tinggi dinilai diskriminatif. Sistem ini telah menyebabkan 126.000 pelamar - banyak di antaranya berasal dari latar belakang kurang mampu - tidak mendapatkan tempat pada 2026 ini.
Keluhan para siswa mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang apakah negara dapat menyediakan pendidikan dan kesempatan yang dibutuhkan kaum muda. Maka itu, berawal dari keluhan di sekolah, demo bisa meluas seputar ketidaksetaraan, pemotongan investasi publik, dan hak-hak demokrasi.
"Mereka tidak ingin berperang; mereka menginginkan masa depan yang berbeda," ujar Donatella della Porta, seorang sosiolog dan ilmuwan politik di Italia, kepada Al Jazeera.
Sistem Pendidikan yang Tidak Setara
Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Prancis termasuk yang paling tidak setara bagi wilayah yang dinilai maju. Kekurangan guru telah menjadi masalah selama bertahun-tahun, bahkan tenaga kependidikan di beberapa distrik terkadang dibiarkan kosong selama berbulan-bulan.
Akibatnya, hampir 10 persen jam pelajaran hilang di sekolah menengah negeri pada 2024-2025. Sekolah-sekolah di daerah pendidikan prioritas yang melayani komunitas kurang mampu sangat terpengaruh oleh kekurangan guru ini, menurut Kantor Audit Nasional Prancis.
Pada awal 2022, otoritas pendidikan Créteil melaporkan kekurangan 60 perawat sekolah dan 20 pekerja sosial. Pada 2023, di Seine-Saint-Denis, wilayah termiskin di daratan Prancis, dua pertiga posisi dokter sekolah kosong.
Laporan menemukan adanya sekolah-sekolah yang secara fisik sudah rusak parah, termasuk air yang tidak aman untuk diminum karena kontaminasi bakteri. Siswa-siswa juga melaporkan adanya tikus dan kecoa, toilet yang kotor, dan dalam satu kasus, tangki septik yang meluap saat hujan.
Kondisi ini diperparah oleh pemadaman listrik dan perabotan yang hilang. Beberapa ruang kelas juga memiliki insulasi yang sangat buruk sehingga suhu turun di bawah 14 derajat Celsius pada musim dingin dan mencapai 40 derajat Celsius pada musim panas.
Prancis Membara, Anak Muda Jadi Korban
Datang dengan aspirasi tentang sekolah mereka, justru ada remaja yang menjadi korban. Kondisi keos menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara demonstran dan polisi.
Alih-alih merespons tuntutan para siswa, pemerintah telah menerapkan doktrin yang tercantum dalam Panduan Operasionalnya tentang Kekerasan Perkotaan. Pemerintah memperlakukan siswa sekolah sebagai musuh internal yang harus dinetralisir. Pada 8 Oktober saja, 6.877 orang telah ditahan polisi, sekitar 80% di antaranya adalah anak-anak.
Selama protes berlangsung, seorang anak berusia 15 tahun juga kehilangan tangannya akibat granat kejut polisi. Korban lain, anak berusia 14 tahun, menderita rahang hancur setelah terkena tabung gas air mata yang ditembakkan dari jarak dekat, menurut Human Rights Watch.
Human Rights Watch pun mengutuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap anak-anak, padahal sebagian besar demonstrasi telah berlangsung damai.
"Kaum muda juga telah mengalami penindasan brutal ketika menggunakan taktik (aksi) yang tidak mengganggu," kata Guya Accornero, seorang spesialis gerakan sosial di Institut Universitas Lisbon.
