Amazon Com Bathroom Lamp Three 1 48 Of 328 Cloakrooms Bathroom

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat senior keuangan Korea Selatan (Korsel) akan bertemu sejumlah bursa kripto besar pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan itu berlangsung saat desakan untuk menunda pajakkripto makin menguat menjelang jadwal pemberlakuannya pada Januari 2027. 

Mengutip Cointelegraph, Senin, (19/10/2026), Pemerintah mengundang perwakilan Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, dan Gopax. Para eksekutif Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) juga ikut hadir. DAXA mewakili 27 penyedia jasa aset virtual terdaftar. Wakil Menteri Pertama Keuangan dan Ekonomi Kwon Dae-young memimpin delegasi pemerintah. Direktur Jenderal Kebijakan Keuangan Digital di Komisi Jasa Keuangan (FSC), Yoo Young-jun, turut mendampinginya.

Seorang pejabat bursa kripto memaparkan alasan industri kepada Yonhap pada Minggu, 18 Oktober 2026. “Standar untuk berbagai jenis transaksi belum final, dan waktu persiapan infrastruktur makin sempit. Ada pandangan bersama yang mendukung penundaan awal pemungutan pajak,” kata dia.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Park Min-gyu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) penundaan pajak kripto pada Jumat, 16 Oktober 2026.

RUU tersebut menggeser pemungutan ke 1 Januari pada tahun kedua setelah Korea Selatan mulai berbagi data dalam Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) milik OECD. Seoul memperkirakan pertukaran data pertama terjadi pada 2027. Hitungan itu menempatkan awal pemungutan pajak pada 2029.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, The Democratic Party of Korea (DKP) atau Partai Demokrat Korea yang berkuasa di Korea Selatan bergabung dengan anggota parlemen oposisi dan kelompok industri pada Senin, 28 September 2026 menyerukan penundaan pengenaan pajak kripto. Hal ini menambah momentum pada desakan yang kian menguat menunda rencana penerapan pajak yang dijadwalkan pada Januari 2027.

Mengutip Korea Times, Rabu (30/9/2026), pajak itu dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2027, tetapi kekhawatiran mengenai kesiapan sistem perpajakan terus meningkat seiring mendekatnya tenggat waktu itu.

Anggota parlemen Min Byung-duk, seorang anggota senior komite kebijakan DPK menuturkan, pengenaan pajak sebaiknya ditunda hingga Undang-Undang Dasar Aset Digital disahkan.

"Tidaklah tepat untuk memulai pengenaan pajak ketika undang-undang dasarnya belum ditetapkan. Kita memerlukan landasan yang kokoh untuk memungut pajak secara kredibel, dan landasan tersebut belum tersedia,” ujar anggota parlemen itu.

Min menyoroti kesulitan dalam melacak pendapatan dari bursa luar negeri serta belum ada sistem untuk mengalihkan kerugian investasi ke tahun berikutnya atau carry-forward. Ia menuturkan, kekhawatirannya lebih tertuju kepada kesiapan waktu sistem perpajakan, bukan pada kebijakan perpajakan itu sendiri.

Seruan penundaan dari DPK ini muncul di tengah sikap pemerintah yang tetap berpendirian kalau pajak itu harus diterapkan sesuai jadwal.

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Lee Hyoung-il mendukung rencana penerapan itu. Ia mengatakan, undang-undang perpajakan telah telah mengatur pengenaan pajak atas pendapatan aset virtual mulai tahun depan.

"Setelah meninjau data, kami menemukan 85% investor memiliki aset virtual senilai kurang dari 5 juta won atau US$ 3.670 (atau setara Rp 66,06 juta (asumsi kurs won terhadap rupiah 13,21).Mengingat ada pengurangan dasar sebesar 2,5 juta won atau Rp 33,03 juta, sebagian besar dari mereka akan berada di bawah ambang batas kena pajak atau hanya menanggung beban pajak yang kecil,” kata Lee.

Sistem pajak kripto mengategorikan keuntungan dari pengalihan atau peminjaman aset digital sebagai pendapatan lain-lain, dengan mengenakan tarif pajak sebesar 20%. Pajak dikenakan atas keuntungan bersih tahunan setelah dikurangi pengurangan dasar sebesar 2,5 juta won, tanpa adanya ketentuan untuk mengalihkan kerugian ke tahun pajak berikutnya.

Meskipun awalnya dijadwalkan untuk mulai diterapkan pada 2022, kebijakan ini mengalami tiga kali penundaan akibat infrastruktur perpajakan yang belum memadai, volatilitas pasar, serta kerangka kerja perlindungan investor yang belum rampung.

Berdasarkan ketentuan hukum saat ini, pajak tersebut akan mencakup transaksi mulai 2027, sehingga Mei 2028 menjadi periode pelaksanaan pelaporan dan pembayaran yang sebenarnya.

Namun, kekhawatiran mengenai kesiapan sistem perpajakan kembali muncul di kalangan pembuat undang-undang dan kelompok industri.