.webp)
Perlawanan Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kandas. Persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
"Mengadili, satu menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim, Christina Endarwati, di Pengadilan Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Hakim meminta jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan. Hakim juga memerintahkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," ujarnya.
Sidang Berlanjut ke Pembuktian
Persidangan Roy Suryo dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi berlanjut ke pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang pembuktian pekan depan.
 Sidang Roy Suryo (Dwi/detikcom) Foto: Sidang Roy Suryo (Dwi/detikcom) |
"Adapun pada saat pembuktian di kesempatan pertama tersebut, kami merencanakan akan menghadirkan tiga orang saksi, Majelis. Pertama atas nama saksi Lecumanan, dua, Samuel Sueken, dan tiga atas nama Andi Kurniawan," kata Jaksa Penuntut Umum dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Senin (19/10/2026).
Hakim Ketua, Christina Endarwati, mengatakan persidangan dengan agenda pembuktian akan dilanjutkan Rabu (28/10). Rencananya sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB.
"Untuk itu sidang akan ditunda pada hari Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 untuk acara pemeriksaan saksi. Terdakwa diperintahkan untuk hadir pada tanggal, hari dan tanggal tersebut," kata Christina.
Roy Suryo Minta Jokowi Hadir di Sidang
Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazahnya di persidangan. Permintaan itu disampaikan pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, dalam persidangan. Dia berharap hakim meminta jaksa langsung menunjukkan bukti ijazah Jokowi.
"Oleh karena itu, dalam sidang yang mulia ini kami minta melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar pada persidangan berikutnya karena kita sudah berkaca pada persidangan terdakwa lain supaya barang bukti utama, yaitu ijazah yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian berikut," kata Abdul Gafur di PN Jaktim, Senin (19/10/2026).
"Kami minta kepada Yang Mulia untuk segera mengingatkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti utama itu jangan lagi ditahan. Minggu depan kita buka-bukaan dalam persidangan ini," sambungnya.
Pengacara Roy Suryo lainnya, Refly Harun, juga meminta hakim memerintahkan jaksa menghadirkan Jokowi di persidangan. Dia mengatakan Jokowi merupakan pelapor.
"Kita tahu bahwa sidang ini adalah sidang terkait Pak Joko Widodo sesungguhnya. Dialah yang menjadi pelapor dan kemudian laporan dialah yang kemudian menjadi materi dakwaan. Pada sidang di tempat lain, misalnya, kalau pelapor itu tidak datang, malah sidangnya tidak dilanjutkan. Karena itu, kami merasa aneh sesungguhnya, padahal yang bersangkutan wara-wiri ke sana-kemari ada di Jakarta kemarin tanggal 5 Oktober dan lain sebagainya sehingga agak sulit diterima dengan akal sehat kalau pelapor utama ini tidak dihadirkan di awal," ujarnya.
Dia berharap Jokowi dihadirkan langsung di awal. Dia mengatakan hal itu penting agar persidangan tidak berlarut-larut.
"Mudah-mudahan Yang Mulia bisa mempertimbangkan permohonan kami agar kita tidak panjang-panjang dalam menyidangkan perkara ini karena Pak Jokowi-nya mau hadir dan berkali-kali lawyer-nya mengatakan, 'Pak Jokowi menunggu hadir,' kami bilang, 'Siap untuk menunjukkan ijazahnya'. Padahal ijazahnya sudah disita. Nah, itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia," kata Refly.
Hakim kemudian merespons. Hakim meminta jaksa memperhatikan apa yang disampaikan pihak Roy Suryo.
"Tolong diperhatikan, ya, Penuntut Umum apa yang disampaikan oleh tim advokat ya, walaupun urutannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat 3 ya ada kewenangan, tapi mohon diperhatikan untuk efektivitas juga persidangan, begitu ya," ujar hakim.
Jaksa kemudian menanggapi soal permintaan agar ijazah Jokowi ditunjukkan dalam sidang. Jaksa mengatakan akan menghadirkan bukti dan saksi sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan.
"Terkait dengan yang disampaikan dengan tim advokat, tentunya dengan mengacu pada Pasal 210 ayat 3 KUHAP, kami akan menghadirkan saksi sesuai dengan urutan yang kami tentukan, didukung oleh barang bukti yang relevan yang mana itu masih dalam proses dan kewenangan kami untuk menghadirkan," ujar dia.
"Namun demikian, kami akan memperhatikan untuk menghadirkan keseluruhan dari barang bukti dan juga saksi sesuai dengan rencana persidangan yang akan kami sampaikan kemudian," imbuhnya.
Seusai sidang, Roy Suryo juga mengaku berharap Jokowi dihadirkan di awal. Dia mengatakan Jokowi merupakan pelapor sehingga harus menjadi saksi pertama.
"Dalam daftar ya resmi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo. Ya, pelapor. Jadi harusnya nomor satu dulu," kata Roy Suryo.
Roy Suryo menilai jaksa bertele-tele. Dia juga berharap ijazah Jokowi langsung ditunjukkan dalam sidang pembuktian.
"Nggak ada gunanya semua tanpa ada lembar fisik yang konon disebut ijazah asli. Jadi sekali lagi, ini kita akan melihat ya. Persoalan ini akan semakin muter-muter ya. Karena apa? Karena jaksa berusaha lari dengan kemudian menghadirkan orang-orang yang nggak ada kepentingannya," ujarnya.
Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Jaksa mengatakan Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar soal ijazah Jokowi.
Akibat perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Saksikan Live DetikPagi :
Lihat juga Video: Eksepsi Roy Suryo Ditolak, 3 Saksi Disiapkan di Sidang Pembuktian
