.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengucurkan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk menyelesaikan empat kajian riset. Salah satu riset tersebut menelusuri penyebab pedagang lebih memilih berjualan di lapak milik swasta ketimbang berjualan di lapak pemerintah di Pasar Mandalika.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menuturkan setiap riset dasar dialokasikan sebesar Rp 50 juta. Ia menyoroti sepinya peminat los pasar pemerintah karena pedagang lebih memilih berjualan di los Pasar Selak milik swasta yang berlokasi di belakang Pasar Mandalika, Mataram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kajian mengenai Pasar Mandalika, yang kami lihat ada persoalan. Ada los pasar yang dikelola oleh pemerintah, yang tidak difungsikan. Yang berfungsi malah yang di area punya swasta. Nah, itu yang kami kaji," ujar Suwandiasa di Mataram, Senin (19/10/2026).
Suwandiasa menjelaskan riset tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan terkait sepinya los dagang milik pemerintah. Menurutnya, dugaan awal dari Dinas Perdagangan Mataram kondisi tersebut terjadi karena konstruksi beton di Pasar Mandalika membuat pedagang kurang nyaman.
"Alasan yang dibeberkan pedagang memang seperti itu. Mereka tidak nyaman dengan desain beton itu. Nah, itu yang kami ingin kaji. Apakah ada persoalan pada pengelolaannya atau memang karena desainnya yang tidak tepat," ungkapnya.
Riset tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Setelah tahapan pendataan, survei, dan wawancara pedagang tuntas, Brida Mataram akan menuntaskan pengambilan kebijakan serta pertimbangan penataan ulang fisik pasar.
Selain kajian Pasar Mandalika, Brida Mataram juga melakukan tiga riset strategis lainnya pada tahun ini. Termasuk kajian kekerasan pada anak dan narkoba, kajian revisi Perda Retribusi Daerah guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), hingga kajian sektor potensial daerah untuk menggali objek-objek retribusi baru agar target PAD bisa realistis.
