Hardwood Floor Greensboro North We Would Like Decor 1302

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-18 yang diterima Kemenperin secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2008 hingga 2025.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Capaian opini WTP tentunya kami syukuri. Namun, bagi kami, opini WTP bukan semata-mata sebuah pencapaian, melainkan amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Perindustrian,” ujar Menperin dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Agus menegaskan, opini WTP bukan berarti tidak ada ruang untuk melakukan perbaikan. Hasil pemeriksaan BPK masih memuat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Dari beberapa temuan yang disampaikan, kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan ketentuan. Kami juga akan memastikan proses tindak lanjut dilakukan secara terukur dan dipantau secara berkala,” katanya.

Kemenperin akan menyampaikan jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi paling lambat 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kemenperin akan memantau tindak lanjut yang dilakukan setiap unit terkait. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada BPK secara berkala hingga seluruh rekomendasi selesai.

Komitmen tersebut tercermin dari rekam jejak Kemenperin dalam menyelesaikan rekomendasi BPK.

Sepanjang 2005 hingga 2025, BPK telah menyampaikan 590 rekomendasi kepada Kemenperin. Berdasarkan pemantauan hingga Semester II 2025, seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Di tengah penguatan tata kelola internal, sektor industri pengolahan nonmigas juga terus menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal II 2026. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen.

Sektor industri pengolahan nonmigas menjadi sumber pertumbuhan terbesar ekonomi nasional dengan kontribusi 0,97 poin persentase.

Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 16,83 persen atau setara Rp 1.102,88 triliun.

Dari sisi investasi, realisasi investasi industri pengolahan nonmigas pada kuartal II 2026 mencapai Rp 199,48 triliun atau 38,98 persen dari total investasi nasional.

Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai US$ 115,50 miliar. Angka tersebut setara 82,03 persen dari total ekspor nasional.

Sektor industri pengolahan juga menyerap sekitar 19,99 juta tenaga kerja berdasarkan Sakernas BPS Februari 2026.

Aktivitas manufaktur turut menunjukkan perkembangan positif. PMI Manufaktur Indonesia naik dari 46,9 pada Juni menjadi 50,2 pada Juli 2026 dan kembali masuk zona ekspansi.

Pada periode yang sama, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) meningkat dari 52,9 menjadi 53,1 dan tetap berada di zona ekspansi.

Menurut Agus, peningkatan kinerja industri harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan.

“Industri manufaktur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, capaian kinerja industri perlu diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. WTP menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk terus melakukan perbaikan, bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah,” tegasnya.