24 Smart Separate Shop Consider The Amazon Installation

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti ketimpangan dalam pembiayaan pembangunan global yang dinilai menghambat negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Menurut Guterres, dunia masih kekurangan lebih dari US$ 4 triliun per tahun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. Sementara itu, dua pertiga target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) masih belum tercapai sesuai harapan.

Dalam pidatonya di Indonesia, ia memperingatkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan ruang fiskal, beban utang yang berat, serta lonjakan harga energi dan pangan.

"Kita harus memastikan negara-negara berkembang tidak pernah dipaksa memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka," ujar Guterres di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (19/10/2026).

Ia menilai negara berkembang tidak seharusnya kehilangan akses terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Guterres juga mendesak reformasi arsitektur keuangan internasional agar lebih mampu mendukung kepentingan negara-negara berkembang.

Menurutnya, sistem keuangan global yang ada saat ini belum cukup mewakili maupun mendukung kebutuhan pembangunan negara-negara tersebut.

Negara Berkembang Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Selain masalah pendanaan, Guterres menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin cepat dan beban besar yang harus ditanggung negara-negara rentan.

Ia memperingatkan bahwa dunia berisiko melampaui batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, ia menilai upaya membatasi besarnya dan lamanya pelampauan batas tersebut harus menjadi prioritas, bersamaan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Guterres menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim.

Ia juga menyoroti potensi energi bersih dalam mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing.

Dalam pidatonya, Guterres mengapresiasi ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan energi surya berkapasitas 100 gigawatt serta meningkatkan efisiensi sumber energi guna mempercepat transisi energi.

Namun, ia menegaskan bahwa negara berkembang membutuhkan dukungan lebih besar dari negara maju.

"Negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk menyediakan US$ 300 miliar per tahun guna mendukung transisi di negara-negara berkembang dan melipatgandakan pendanaan adaptasi," katanya.

Guterres juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim serta memastikan setiap orang memperoleh akses terhadap sistem peringatan dini.

Guterres turut menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai mineral penting untuk mendukung perkembangan energi terbarukan global.

Menurutnya, negara-negara yang kaya akan mineral tersebut harus memperoleh bagian nilai ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki, sekaligus mengembangkan industri lokal dan menciptakan pekerjaan yang layak.

"Kita harus memastikan bahwa negara-negara yang kaya akan mineral ini memperoleh bagian nilai ekonomi yang jauh lebih besar, sembari membangun industri lokal dan menciptakan pekerjaan yang layak. Tidak boleh ada lagi penjarahan, tidak boleh ada lagi eksploitasi," tegasnya.

Ia juga menyerukan perlindungan keanekaragaman hayati global. Guterres mengapresiasi upaya Indonesia dalam menjaga kekayaan hayati, termasuk hutan, laut, dan lahan basah.

Menurutnya, perlindungan terhadap kekayaan alam tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjaga warisan alam bagi umat manusia.

Kecerdasan Buatan Harus Menguntungkan Semua Pihak

Guterres juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dinilai memiliki potensi mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berisiko memperlebar ketimpangan.

Ia menegaskan bahwa pengembangan AI harus mempertimbangkan kepentingan seluruh umat manusia dan manfaatnya harus dapat dirasakan secara luas.

"AI harus mencerminkan kepentingan seluruh umat manusia dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Risikonya juga harus dikelola secara kolektif," ujarnya.

Guterres menyambut baik pengembangan kerangka kecerdasan buatan domestik dan strategi nasional Indonesia di bidang tersebut.

Ia menilai upaya itu dapat membantu Indonesia memanfaatkan teknologi baru untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kerja sama internasional tetap diperlukan untuk membangun prinsip, kerangka kerja, dan lembaga yang mengatur penggunaan teknologi tersebut.

Guterres menekankan bahwa PBB menjadi wadah bagi seluruh negara untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan global, termasuk risiko yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan.