Best Wireless Pro Showers Ceiling Wireless Bluetooth Speakerphone Ip67

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah menyiapkan skema asuransi wajib untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, serta banjir. Namun, industri asuransi belum memiliki perlindungan khusus yang menanggung kerugian akibat karhutla secara langsung.

“Kalau kebakaran hutan dan lahan, itu sekarang ini belum ada asuransi yang terkait dengan itu secara langsung,” kata Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK Sumarjono dalam konferensi pers Hari Asuransi 2026, Selasa (20/10/2026).

Sumarjono menjelaskan, asuransi properti dapat menanggung kerugian akibat kebakaran pada rumah atau bangunan di sekitar kawasan hutan sesuai cakupan polis. Namun, perlindungan tersebut belum mencakup lahan hutan yang terbakar secara langsung.

OJK mendorong pengembangan asuransi bencana alam melalui skema yang melibatkan konsorsium perusahaan asuransi. Skema tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menentukan mekanisme perlindungan, pihak pembayar premi, dan besaran premi agar perusahaan asuransi tidak menanggung risiko bencana berskala besar secara mandiri.

“Kalau bisa ini didorong supaya pemerintah juga memikirkan skemanya seperti apa untuk asuransi yang compulsory,” ujar Sumarjono.

Menurut Sumarjono, asuransi untuk risiko gempa bumi dan banjir sudah tersedia sebagai perlindungan tambahan pada sejumlah polis properti. Namun, OJK ingin memperluas cakupan perlindungan agar lebih banyak masyarakat terlindungi dari dampak bencana alam.

OJK juga mendorong penerapan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third-party liability) bagi kendaraan bermotor. Sumarjono menegaskan, perluasan perlindungan tersebut membutuhkan skema yang jelas agar masyarakat dapat memperoleh manfaat asuransi secara lebih luas.

Sementara itu, OJK belum memiliki statistik mengenai dampak karhutla terhadap industri asuransi. OJK juga sedang merancang asuransi parametrik yang memberikan pembayaran berdasarkan indikator tertentu, seperti curah hujan yang memengaruhi hasil pertanian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) tetap stabil hingga Juni 2026. Pendapatan premi asuransi tumbuh positif, permodalan industri tetap kuat, sementara aset dana pensiun terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, total aset industri asuransi mencapai Rp 1.184,72 triliun pada Juni 2026 atau naik 1,86% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dari jumlah tersebut, aset asuransi komersial mencapai Rp 967,75 triliun, meningkat 2,97% yoy.

"Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum tetap stabil dan terjaga," kata Ogi saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK secara daring, Selasa (4/8/2026).

OJK mencatat akumulasi pendapatan premi asuransi komersial mencapai Rp 170,98 triliun atau tumbuh 2,84% yoy. Premi asuransi jiwa meningkat 8,40% menjadi Rp 94,83 triliun, sedangkan premi asuransi umum dan reasuransi turun 3,34% menjadi Rp 76,15 triliun.

Di sisi permodalan, industri asuransi tetap berada pada level yang sehat. Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa tercatat 461,94%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi mencapai 318,52%, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 120%.

Sementara itu, total aset industri dana pensiun hingga Juli 2026 mencapai Rp 1.680,57 triliun atau tumbuh 6,47% yoy. Program pensiun sukarela memiliki aset Rp 407,33 triliun, sedangkan program pensiun wajib mencapai Rp 1.273,24 triliun atau meningkat 7,26% yoy.

Di sektor penjaminan, nilai aset tercatat Rp 45,83 triliun, atau terkontraksi 3,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam penguatan industri, OJK tengah menyusun rancangan POJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik untuk sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian laporan realisasi rencana bisnis semester I 2026 bagi perusahaan asuransi dan reasuransi hingga 31 Agustus 2026 guna mendukung implementasi PSAK 117 tentang kontrak asuransi.

“Perusahaan tetap wajib memastikan laporan disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, konsisten serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ogi.

Dalam aspek pengawasan, OJK mencatat 120 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi atau 83,33% telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap pertama. Sementara itu, 18 dari 24 perusahaan penjaminan atau 79,17% juga telah memenuhi persyaratan tersebut.

Hingga 27 Juli 2026, OJK masih melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi serta delapan dana pensiun. Selain itu, OJK mendalami 15 entitas yang diduga menjalankan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin, serta membatalkan tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) agen asuransi selama semester I 2026 terkait dugaan tindak pidana menjalankan usaha perasuransian tanpa izin.

OJK juga menerbitkan kebijakan baru sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139 Tahun 2025 dan Nomor 164 Tahun 2025. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas kepada peserta dana pensiun untuk memilih pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak secara sekaligus maupun berkala.

Dana pensiun juga diperbolehkan membayarkan manfaat secara sekaligus tanpa batasan nominal sebelumnya, setelah memperoleh pengesahan perubahan peraturan dana pensiun dari OJK.